(Kutipian Tulisan Bung Elnino Anggota DPD RI)
Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono memberi sinyal kuat untuk semakin memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD - RI). "DPD jangan kuatir tidak kebagian tugas untuk menjadikan negara kita ini lebih baik," tandas SBY ketika berbicara di pertemuan informal Buka Puasa Bersama di rumah dinas Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita, Minggu 30/10/2009.
Hadir dalam pertemuan ini berbagai elit bangsa seperti wakil presiden terpilih, Boediono, Menkokesra Aburizal Bakrie, Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa, serta seluruh anggota DPD RI dan anggota terpilih DPD RI.
Menurut presiden, peran DPD-RI mesti dapat dimaksimalkan untuk fungsi kontrol dan keseimbangan. "Tidak boleh ada absolut power dalam tata negara bangsa ini, mesti ada check and balances yang jelas dan disitulah peran DPD bisa dimaksimalkan," kata presiden sembari mengutip pepatah "power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely".
Di samping itu, presiden SBY juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap legitimasi anggota DPD. "Seperti saya dan pak Boediono, anggota DPD juga dipilih 'by name'," tutur SBY.
Pernyataan SBY ini beroleh aplaus meriah dari para anggota DPD - RI. "Ini pertanda awal yang cukup baik bagi DPD mengingat selama ini peran DPD disumbat oleh kekuasaan DPR yang terlalu besar. Bahkan belakangan ini DPD terasa semakin dimarginalkan dalam tatanan negara kita. Mudah-mudahan penyampaian presiden tadi dapat ditindaklanjuti untuk menguatkan fungsi, tugas dan peran DPD secara kelembagaan," ungkap dua anggota DPD-RI terpilih dari Gorontalo, Elnino Mohi dan Budi Doku yang hadir dalam acara informal tersebut.
Sebelum buka puasa, KH Quraish Shihab memberikan ceramah singkat yang menekankan pentingnya ketulusan atau keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat negara. "Orang-orang yang tulus tidak memandang apa pun kecuali Tuhan," ungkap Quraish.
Dari empat calon terpilih DPD RI dari Gorontalo, hanya dua yang sempat menghadiri acara tersebut. Rahmijati Jahja tidak sempat ke Jakarta karena di waktu yang sama harus menemani suaminya David Bobihoe yang memperingati 4 tahun kepemimpinannya sebagai Bupati Gorontalo. Sementara Hanna Fadel mewakilkan salah satu staf ahlinya untuk hadir berhubung dia sendiri menemani suaminya Fadel Muhammad umroh di tanah Mekkah.
Minggu, 30 Agustus 2009
Sabtu, 29 Agustus 2009
YLKI: Kinerja RSU BurukOleh admin (www.timorexpress.com)
KRITIKAN pedas datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) NTT terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes Kupang yang sangat buruk.
Ketua YLKI, Mus Malesi yang ditemui di Kantornya kemarin menegaskan Hasil pantau lembaga konsumen terhadap pelayanan RSU tidak pernah berubah, sangat buruk dari tahun ke tahun. Pasien berobat jalan untuk diperiksa oleh dokter umum atau ahli tidak ketemu, yang layani suster atau mantri.
Pasien UGD tidak segera dilayani bahkan pasien meninggal sebelum dilayani. Pasien nginap kelas tiga, kelas dua, semua, sulit minta bantuan pada medis, mengapa. Pelayanan terhadap publik, itu medis sudah lelah di praktek sehingga tugas pokok di RSU terbengkalai.
Ada yang jadi rektor, staf pengajar. Manusia ada batas, sudah lebih dari dua saja sudah serap stamina, waktu sudah cukup besar akhirnya tugas pokok menjadi korban. Dokter adalah manusia bukan superman,ujar Malesi. Ia menambahkan, banyak pasien pejabat, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat yang berobat ke luar negeri.
Itu semata-mata karena pelayanan di negeri sendiri tidak mementingkan kepuasan konsumen, sementara di luar negeri lebih mendahulukan pelayanan pada pasien. Rumah Sakit di luar negeri tidak beda jauh peralatan medisnya, bangunannya, yang tidak sama adalah pelayanannya, dokter luar negeri lebih perhatian pada pasien. Malesi menganggap bahwa dokter di Indonesia lebih mementingkan kepentingan bisnis dibandingkan pelayanan.
Berbicara masalah fasilitas kesehatan seperti RSU Kupang khususnya, menurut Malesi perlu diatur secara profesional dari tingkat yang paling atas yang kemudian diikuti oleh bawahannya. Tetapi kenyataan belum diterapkan secara baik oleh pihak RSU Kupang, bahkan pelayanan buruk tersebut tidak pernah berubah.
Malesi menganggap bahwa hal tersebut sebagai kegagalan pemerintah. Tidak ada sanksi kepada tenaga medis, medis tidak pernah mengevaluasi diri, dialog dengan masyarakat tidak pernah, pendidikan standar tidak pernah. Itu karena kegagalan dari pemerintah yang angkat mereka sebagai tenaga medis, organisasi tutupi kebobrokan anggota, organisasi tidak evaluasi anggota,tambahnya.
Prioritas pelayanan dengan 'hati' yang diberikan kepada pasien itu perlu disejajarkan baik yang membayar menggunakan kartu kesehatan atau pun uang. Sehingga pasien siapapun termasuk pejabat agar bisa berobat di negeri sendiri, Jika ada pejabat berobat di luar negeri, sama seperti ia menepuk air di dulang sendiri,ujar Malesi.
sumber : www.timorexpress.com
Ketua YLKI, Mus Malesi yang ditemui di Kantornya kemarin menegaskan Hasil pantau lembaga konsumen terhadap pelayanan RSU tidak pernah berubah, sangat buruk dari tahun ke tahun. Pasien berobat jalan untuk diperiksa oleh dokter umum atau ahli tidak ketemu, yang layani suster atau mantri.
Pasien UGD tidak segera dilayani bahkan pasien meninggal sebelum dilayani. Pasien nginap kelas tiga, kelas dua, semua, sulit minta bantuan pada medis, mengapa. Pelayanan terhadap publik, itu medis sudah lelah di praktek sehingga tugas pokok di RSU terbengkalai.
Ada yang jadi rektor, staf pengajar. Manusia ada batas, sudah lebih dari dua saja sudah serap stamina, waktu sudah cukup besar akhirnya tugas pokok menjadi korban. Dokter adalah manusia bukan superman,ujar Malesi. Ia menambahkan, banyak pasien pejabat, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat yang berobat ke luar negeri.
Itu semata-mata karena pelayanan di negeri sendiri tidak mementingkan kepuasan konsumen, sementara di luar negeri lebih mendahulukan pelayanan pada pasien. Rumah Sakit di luar negeri tidak beda jauh peralatan medisnya, bangunannya, yang tidak sama adalah pelayanannya, dokter luar negeri lebih perhatian pada pasien. Malesi menganggap bahwa dokter di Indonesia lebih mementingkan kepentingan bisnis dibandingkan pelayanan.
Berbicara masalah fasilitas kesehatan seperti RSU Kupang khususnya, menurut Malesi perlu diatur secara profesional dari tingkat yang paling atas yang kemudian diikuti oleh bawahannya. Tetapi kenyataan belum diterapkan secara baik oleh pihak RSU Kupang, bahkan pelayanan buruk tersebut tidak pernah berubah.
Malesi menganggap bahwa hal tersebut sebagai kegagalan pemerintah. Tidak ada sanksi kepada tenaga medis, medis tidak pernah mengevaluasi diri, dialog dengan masyarakat tidak pernah, pendidikan standar tidak pernah. Itu karena kegagalan dari pemerintah yang angkat mereka sebagai tenaga medis, organisasi tutupi kebobrokan anggota, organisasi tidak evaluasi anggota,tambahnya.
Prioritas pelayanan dengan 'hati' yang diberikan kepada pasien itu perlu disejajarkan baik yang membayar menggunakan kartu kesehatan atau pun uang. Sehingga pasien siapapun termasuk pejabat agar bisa berobat di negeri sendiri, Jika ada pejabat berobat di luar negeri, sama seperti ia menepuk air di dulang sendiri,ujar Malesi.
sumber : www.timorexpress.com
YLKI lansir 10 makanan bermelamin (Dikutip JakartaEspos)
Jakarta (Espos) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melansir hasil uji laboratorium mengenai 10 produk makanan mengandung melamin. Namun salah satu produsen yang produknya dinyatakan mengandung melamin oleh YLKI, langsung membantah tegas temuan tersebut.
“Ada 10 produk yang terbukti mengandung melamin dalam uji laboratorium yang dilakukan oleh peneliti UI dari jurusan Kimia FMIPA UI Depok pada Desember 2008,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir dalam jumpa pers di kantor YLKI, Rabu (4/3).
Salah satu merk yang cukup terkenal yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya ini adalah Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan susu beruang. Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk ini merupakan produksi F&N Dairies Thailand.
Produk-produk tersebut, menurut Huzna Zahir, didapatkan di beberapa tempat yang kerap disebut sebagai pintu masuk barang-barang impor. Lokasi tersebut adalah supermarket dan toko di Cempaka Mas, Mangga Dua, dan Kelapa Gading.
Atas dasar itulah, kata Huzna, YLKI bekerja sama dengan Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia FMIPA Universitas Indonesia (LADK-FMIPA-UI) melakukan pengujian terhadap 28 sampel merk.
“Dalam penelitian kami menggunakan metode high performance liquid chromatography,” ungkap Direktur LADK-FMIPA-UI Sunardi pada kesempatan yang sama seperti dikutip Kompas Cyber Media.
Sementara itu pihak F&N Foods Pte Ltd yang berkantor di Singapura angkat bicara menyusul dikeluarkannya hasil penelitian YLKI LADK-FMIPA-UI ini. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum F&N, Sutedja, di Jakarta, Rabu (4/3).
“Kami keberatan sekali. Ini mengarah pada pencemaran nama baik,” kata Sutedja.
Menurutnya, keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak YLKI sepekan yang lalu, tapi tetap saja hal ini dipublikasikan. Untuk itu pihak F&N masih menunggu bagaimana reaksi masyarakat.
“Kita akan lihat keadaan ini. Jika meresahkan masyarakat dan merugikan kami, kami akan menempuh jalan hukum,” ungkap Sutedja. Pihak Nestle Indonesia dalam rilis yang diterima Espos memastikan semua produk yang diproduksi, diimpor dan dipasarkan di Indonesia aman untuk dikonsumsi, termasuk Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk.
Ke-10 produk makanan itu yakni:
1. Kino Bear Coklat Crispy, isi: 3x3,5 gram, registrasi MD 662211108168, produksi PT Kinosentraindustrindo, kawasan Niaga Selatan Blok B 15, Bandar Kemayoran. Mengandung melamin 97,28 ppm.
2. Yake Assorted Candies, permen coklat panjang, isi 500 gram, tidak bernomor registrasi, produksi Fujian Yake Food, tidak ada alamat importir. Mengandung melamin 56,54 ppm
3. F&M, susu kental manis, isi 390 gram, registrasi ML 505417006156, importir Ikad-Jakarta, mengandung melamin 45,09 ppm
“Ada 10 produk yang terbukti mengandung melamin dalam uji laboratorium yang dilakukan oleh peneliti UI dari jurusan Kimia FMIPA UI Depok pada Desember 2008,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir dalam jumpa pers di kantor YLKI, Rabu (4/3).
Salah satu merk yang cukup terkenal yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya ini adalah Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan susu beruang. Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk ini merupakan produksi F&N Dairies Thailand.
Produk-produk tersebut, menurut Huzna Zahir, didapatkan di beberapa tempat yang kerap disebut sebagai pintu masuk barang-barang impor. Lokasi tersebut adalah supermarket dan toko di Cempaka Mas, Mangga Dua, dan Kelapa Gading.
Atas dasar itulah, kata Huzna, YLKI bekerja sama dengan Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia FMIPA Universitas Indonesia (LADK-FMIPA-UI) melakukan pengujian terhadap 28 sampel merk.
“Dalam penelitian kami menggunakan metode high performance liquid chromatography,” ungkap Direktur LADK-FMIPA-UI Sunardi pada kesempatan yang sama seperti dikutip Kompas Cyber Media.
Sementara itu pihak F&N Foods Pte Ltd yang berkantor di Singapura angkat bicara menyusul dikeluarkannya hasil penelitian YLKI LADK-FMIPA-UI ini. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum F&N, Sutedja, di Jakarta, Rabu (4/3).
“Kami keberatan sekali. Ini mengarah pada pencemaran nama baik,” kata Sutedja.
Menurutnya, keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak YLKI sepekan yang lalu, tapi tetap saja hal ini dipublikasikan. Untuk itu pihak F&N masih menunggu bagaimana reaksi masyarakat.
“Kita akan lihat keadaan ini. Jika meresahkan masyarakat dan merugikan kami, kami akan menempuh jalan hukum,” ungkap Sutedja. Pihak Nestle Indonesia dalam rilis yang diterima Espos memastikan semua produk yang diproduksi, diimpor dan dipasarkan di Indonesia aman untuk dikonsumsi, termasuk Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk.
Ke-10 produk makanan itu yakni:
1. Kino Bear Coklat Crispy, isi: 3x3,5 gram, registrasi MD 662211108168, produksi PT Kinosentraindustrindo, kawasan Niaga Selatan Blok B 15, Bandar Kemayoran. Mengandung melamin 97,28 ppm.
2. Yake Assorted Candies, permen coklat panjang, isi 500 gram, tidak bernomor registrasi, produksi Fujian Yake Food, tidak ada alamat importir. Mengandung melamin 56,54 ppm
3. F&M, susu kental manis, isi 390 gram, registrasi ML 505417006156, importir Ikad-Jakarta, mengandung melamin 45,09 ppm
YLKI : Waspadai Cuci Gudang Jelang Ramadhan Minggu, 02 Agustus 2009, 08:05 WIB (dikutip berita8.com)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan kegiatan "cuci gudang" menjelang pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan harus diwaspadai konsumen, karena sering barang kadaluwarsa dijual.
"Distributor dan pedagang sering memanfaatkan tingginya permintaan barang oleh masyarakat menjelang ibadah puasa, jadi perlu diwaspadai penjualan produk yang kadaluwarsa," kata Indah Suksmaningsih dari YLKI di Jakarta, Sabtu kemarin.
Pihak produsen, katanya, berkewajiban saat "cuci gudang" perlu menginformasikan kepada konsumen bahwa barang yang dijual mendekati batas waktu kadaluwarsa.
"Terserah konsumen mau membeli barang tersebut atau tidak, hanya saja itu kewajiban yang harus dipatuhi produsen agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama umat Islam menjelang pelaksanaan ibadah puasa," ujar Indah.
Dia juga mengimbau pihak Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Perdagangan dan Perindustrian agar tegas terhadap distributor atau pedagang yang "nakal".
"Tindak tegas sesuai undang undang perlindungan konsumen sehingga distributor maupun pedagang tidak berspekulasi ketika menjual barang," ujar Indah.
Produsen berkewajiban juga menggantikan satu barang kadaluwarsa dengan dua barang berkualitas baik sekiranya ditemukan rusak.
"Jadi asosiasi ritel harus patuh terhadap ketentuan tersebut, kenyataan ada produsen yang merealisasikan kewajiban ini," kata Indah Suksmaningsih.
Ketua Gabungan Asosiasi Produsen Makanan dan Minuman Idonesia (Gapmmi) Thomas Dharmawan mengatakan para anggotanya telah diingatkan agar tidak menjual barang kadaluwarsa dengan memanfaatkan tingginya kebutuhan konsumen.
"Kami mematuhi ketentuan tersebut dengan harapan pihak `berwajib` tidak hanya `main` sita. Sedangkan pedagang saat ini membutuhkan pembinaan berkaitan dengan pembatasan barang impor," ujarnya.
Pengawasan melalui operasi menjelang dan puncak pelaksaan ibadah puasa, menurut Thomas, hendaknya jangan menjadi kegiatan rutin dari proyek pihak berkompoten.
"Pembinaan melalui pelatihan saat ini dibutuhkan para pedagang untuk mengetahui perkembangan pasar global sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan di atas 6 persen," kata Thomas Dharmawan.(Afz/AT)
"Distributor dan pedagang sering memanfaatkan tingginya permintaan barang oleh masyarakat menjelang ibadah puasa, jadi perlu diwaspadai penjualan produk yang kadaluwarsa," kata Indah Suksmaningsih dari YLKI di Jakarta, Sabtu kemarin.
Pihak produsen, katanya, berkewajiban saat "cuci gudang" perlu menginformasikan kepada konsumen bahwa barang yang dijual mendekati batas waktu kadaluwarsa.
"Terserah konsumen mau membeli barang tersebut atau tidak, hanya saja itu kewajiban yang harus dipatuhi produsen agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama umat Islam menjelang pelaksanaan ibadah puasa," ujar Indah.
Dia juga mengimbau pihak Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Perdagangan dan Perindustrian agar tegas terhadap distributor atau pedagang yang "nakal".
"Tindak tegas sesuai undang undang perlindungan konsumen sehingga distributor maupun pedagang tidak berspekulasi ketika menjual barang," ujar Indah.
Produsen berkewajiban juga menggantikan satu barang kadaluwarsa dengan dua barang berkualitas baik sekiranya ditemukan rusak.
"Jadi asosiasi ritel harus patuh terhadap ketentuan tersebut, kenyataan ada produsen yang merealisasikan kewajiban ini," kata Indah Suksmaningsih.
Ketua Gabungan Asosiasi Produsen Makanan dan Minuman Idonesia (Gapmmi) Thomas Dharmawan mengatakan para anggotanya telah diingatkan agar tidak menjual barang kadaluwarsa dengan memanfaatkan tingginya kebutuhan konsumen.
"Kami mematuhi ketentuan tersebut dengan harapan pihak `berwajib` tidak hanya `main` sita. Sedangkan pedagang saat ini membutuhkan pembinaan berkaitan dengan pembatasan barang impor," ujarnya.
Pengawasan melalui operasi menjelang dan puncak pelaksaan ibadah puasa, menurut Thomas, hendaknya jangan menjadi kegiatan rutin dari proyek pihak berkompoten.
"Pembinaan melalui pelatihan saat ini dibutuhkan para pedagang untuk mengetahui perkembangan pasar global sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan di atas 6 persen," kata Thomas Dharmawan.(Afz/AT)
Langganan:
Komentar (Atom)
