YLKI: Kinerja RSU BurukOleh admin (www.timorexpress.com)

KRITIKAN pedas datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) NTT terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes Kupang yang sangat buruk.

Ketua YLKI, Mus Malesi yang ditemui di Kantornya kemarin menegaskan Hasil pantau lembaga konsumen terhadap pelayanan RSU tidak pernah berubah, sangat buruk dari tahun ke tahun. Pasien berobat jalan untuk diperiksa oleh dokter umum atau ahli tidak ketemu, yang layani suster atau mantri.

Pasien UGD tidak segera dilayani bahkan pasien meninggal sebelum dilayani. Pasien nginap kelas tiga, kelas dua, semua, sulit minta bantuan pada medis, mengapa. Pelayanan terhadap publik, itu medis sudah lelah di praktek sehingga tugas pokok di RSU terbengkalai.

Ada yang jadi rektor, staf pengajar. Manusia ada batas, sudah lebih dari dua saja sudah serap stamina, waktu sudah cukup besar akhirnya tugas pokok menjadi korban. Dokter adalah manusia bukan superman,ujar Malesi. Ia menambahkan, banyak pasien pejabat, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat yang berobat ke luar negeri.

Itu semata-mata karena pelayanan di negeri sendiri tidak mementingkan kepuasan konsumen, sementara di luar negeri lebih mendahulukan pelayanan pada pasien. Rumah Sakit di luar negeri tidak beda jauh peralatan medisnya, bangunannya, yang tidak sama adalah pelayanannya, dokter luar negeri lebih perhatian pada pasien. Malesi menganggap bahwa dokter di Indonesia lebih mementingkan kepentingan bisnis dibandingkan pelayanan.

Berbicara masalah fasilitas kesehatan seperti RSU Kupang khususnya, menurut Malesi perlu diatur secara profesional dari tingkat yang paling atas yang kemudian diikuti oleh bawahannya. Tetapi kenyataan belum diterapkan secara baik oleh pihak RSU Kupang, bahkan pelayanan buruk tersebut tidak pernah berubah.

Malesi menganggap bahwa hal tersebut sebagai kegagalan pemerintah. Tidak ada sanksi kepada tenaga medis, medis tidak pernah mengevaluasi diri, dialog dengan masyarakat tidak pernah, pendidikan standar tidak pernah. Itu karena kegagalan dari pemerintah yang angkat mereka sebagai tenaga medis, organisasi tutupi kebobrokan anggota, organisasi tidak evaluasi anggota,tambahnya.

Prioritas pelayanan dengan 'hati' yang diberikan kepada pasien itu perlu disejajarkan baik yang membayar menggunakan kartu kesehatan atau pun uang. Sehingga pasien siapapun termasuk pejabat agar bisa berobat di negeri sendiri, Jika ada pejabat berobat di luar negeri, sama seperti ia menepuk air di dulang sendiri,ujar Malesi.
sumber : www.timorexpress.com